Advokat Humphrey Djemat yang mengklaim sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta mengungkapkan, ada praktik mahar politik dalam proses pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi pebantu Presiden Jokowi di Kabinet.
Humphrey mengungkapkan hal itu kompilasi diskusi di kantor Formappi di Jakarta Timur, Minggu (24/11). Pengacara kondang mengatakan, partai yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.
"Saya sudah bicara tentang calon menteri yang sebenarnya adalah pilihan Jokowi. Dia akan mendukung partai politik tersebut," ujar Humphrey.
Lebih lanjut Humphrey menjelaskan, calon menteri tidak perlu mengirim uang Rp 500 miliar untuk calon tertentu. "Dia tidak perlu uang untuk itu, tetapi harus ada komitmen selama menjadi menteri, dia harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar," tutur Humphrey.
Hanya saja, Humphrey tidak mengungkapkan nama menteri yang dimintai komitmen Rp 500 miliar. Pengacara kondang itu juga tak membeber partai politik yang meminta komitmen itu.
Menurutnya, calon menteri dari kalangan profesional menolak pertanyaan yang diajukan tentang para calon menteri dan mempertanyakan belakang dengan nuraninya.
"Sebab yang mengeluarkan uang, dia tidak punya, karena dia seorang profesional. Keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," ungkap dia.
Humphrey juga menyetujui, tidak semua menteri dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar. "Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 m. Jangan," tegas dia. (mg10 / jpnn)